“Kita ini tidak memiliki ketahanan ideologi. Seharusnya BPIP malu melihat situasi di Cilegon saat ini, berarti mereka gagal, atau malah mereka tidak menjalankan apa-apa,” ketusnya.
Jika tidak mampu menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, Habib Syakur menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi total keberadaan BPIP.
“Sebaiknya bubarkan saja BPIP, tidak ada barometer yang bisa dibanggakan dari kinerja lembaga ini. Buktinya persoalan primordial semacam ini klasik dan tetap masif. Buktinya, kita sampai saat ini tak memiliki sistem ketahanan ideologi yang patut diperjuangkan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ulama asa Kota Malang itu menilai bahwa apa yang terjadi di Kota Cilegon tersebut jelas telah menampar wajah Wakil Presiden KH Maruf Amin. Sehingga, ia berharap agar orang nomor dua di Republik Indonesia itu bersedia turun tangan sehingga NKRI dan Kebhinekaan di Kota Cilegon tidak ternodai oleh kepentingan yang terkesan berbau politis.
“Beliau ulama dan putra Banten, sekaligus beliau mantan Ketua Umum MUI. Rasa-rasanya konflik di Cilegon sudah mencoreng wajah kiai Maruf,” ucapnya.
