Mengingat menjelang Pemilu 2024 peluang politik identitas masih menguat dimainkan para pasangan calon, maupun kandidat lainnya sebab, rasa kebangsaan sudah mengalami degradasi seiring dengan menguatnya dampak negatif globalisasi di tengah masyarakat Indonesia.
“Jangan lupa, ini mendekati Pilpres 2024 politik identitas dimainkan.
Harusnya treaning Forkopimda supaya jangan terlibat politik identitas. Karena yang berbahaya itu politik identitas bukan soal kota halal,” ucap Habib Syakur.
Selain itu, Habib Syakur yang juga ulama asal Malang itu, menduga Wali Kota Malang kebelet gaungkan Malang halal lantaran dipengaruhi oleh kelompok masyarakat yang notabenenya ingin terapkan konsep syariah di tengah eksistensi Indonesia sebagai negara heterogen.
Untuk itu, Wali Kota Malang, harus segera mencabut Perda Malang Halal karena tidak relevan.
“Saya seorang muslim yang taat. Tapi kita harus menghadapi kenyataan kondisi yang heterogen seperti saat ini. Tidak boleh bersikap parsial,” tutup Habib Syakur.
