Menurut dia, polisi bisa menggali atau melakukan scientific investigation dengan cara memeriksa di tempat pemusnahan sabu tersebut.
“Yang saya tahu, senyawa yang ditinggalkan di tempat pemusnahan akan terdapat residunya, jika penyidik mau sebenarnya masih bisa ditelaah secara ilmiah dari bekas pemusnahan karena senyawa sabu dengan tawas adalah berbeda,” beber Prof Nur.
Karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pidana dari pelaku, Prof Nur menekankan, pembuktian asal usul sabu tidak bisa hanya didasarkan kepada pengakuan saksi semata, tanpa diikuti upaya pembuktian atau alat bukti lain.
“Perkara ini kan sudah pada ujung pemeriksaan, yang saya dengar tanggal 9 Mei 2023 akan diputus. Menurut pendapat saya, barangkali ini terobosan hukum karena dalam KUHAP tidak mengatur tentang hal ini, yaitu jika Yang Mulia majelis hakim masih ragu atas kebenaran asal usul sabu tersebut,” ujarnya pula.
Hemat dia, majelis hakim seyogyanya melakukan pemeriksaan setempat dengan mengeluarkan penetapan untuk memastikan asal usul sabu tersebut.
“Jangan sampai Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini masih belum mendapatkan keyakinan atas asal usul sabu tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim tentunya tidak menginginkan adanya peradilan sesat karena tidak melakukan penggalian untuk mendapatkan kebenaran materiil,” tegas dia.
Ia mengamati setidaknya ada dua alat bukti yang dipertentangkan yaitu Berita Acara Pemusnahan berikut dengan saksi-saksi diadu dengan keterangan Dody dengan Samsul Maarif.
“Dalam hal ini majelis hakim harus benar-benar jeli dan teliti menyikapi atas perbedaan itu,” imbuhnya.
