Perpindahan ibu kota adalah proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu untuk memastikan keberhasilannya, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki rencana yang matang serta transparan, demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua III IKAL Strategic Center (ISC) Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi, DS., SH., MH., MBA., MM saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik, “Pembangunan IKN: No Turning Back?”, di Sekretariat ISC, Jakarta, (19/10/23).
Diingatkan lagi oleh Komjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi bahwa perpindahan ibu kota juga bisa gagal sebagaimana pernah terjadi di Myanmar.
“Perpindahan ibu kota di Myanmar adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw, sebuah kota yang baru dibangun di wilayah tengah negara. Namun proyek ini gagal menghadapi sejumlah tantangan,” jelas mantan Duta Besar untuk Myanmar (2013-2018) ini.
Diterangkan oleh Ito lagi, bahwa faktor kegagalan juga datang dari faktor isolasi geografis dan gangguan politik. “Gangguan politik bisa menjadi hambatan serius dalam perpindahan ibu kota. Konflik politik, perubahan pemerintahan, atau ketidakstabilan politik lainnya dapat mengganggu proses perpindahan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan,” tegas Ito
