Pengamat Politik Ujang Komarudin sepakat bahwa kaum muda perlu mengambil peran dengan adanya bonus demografi, yang saat ini dimiliki Indonesia. Alasannya karena gelombang kekuatan dari tenaga produktif anak muda ini sangat diperlukan untuk akselerasi kemajuan bangsa.
“Kita sepakat bahwa ada peluang besar peran anak muda yang positif dan baik bagi bangsa. Putusan MK bagi pemimpin muda harus dilihat sebagai peluang anak muda untuk bergerak mengambil peran dan tempat di mana pun. Karena pada tahun 2033 sudah alih generasi, dan tidak ada lagi politisi senior. Dan mereka sudah menjadi king maker,” paparnya.
Baginya kesempatan ini perlu dipersiapkan oleh generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan, karena itu mereka tidak boleh lagi menjadi penonton yang apatis terhadap politik.
“Peluang ini yang harus kita upayakan. Karena anak muda itu cenderung pasif dan apatis. Mereka tidak mau aktif dalam politik karena menganggap bahwa politik itu tidak berdampak pada dirinya. Padahal peluang tadi, undang-undang memberi ruang untuk menjadi walikota, bupati, gubernur, menteri dan pejabat lain. Dan sudah saatnya diisi anak muda,” pungkasnya.
Ketua BEM Universitas Gajah Mada, Gielbran Muhammad Noor mengungkapkan isu pemimpin muda sangat menarik saat ini, karena mayoritas konstituen Pemilu 2024 adalah anak muda. Baginya yang menjadi catatan adalah suara anak muda yang lebih dari 50 persen perlu memainkan peran dalam kontestasi Pemilu saat ini.
“Kalau dilihat dari angka secara objektif pemilih muda menjadi mayoritas pemilih. Lebih dari 50 persen. Nah, siapa yang tahu kebutuhan anak muda, ya anak muda sendiri. Jadi saya sepakat anak muda perlu didorong karena sekarang perubaan zaman akselerasinya sangat cepat, dan kurasa anak muda yang tahu,” ungkapnya.
Ia juga berpesan agar suara anak muda tidak hanya menjadi objek politik nihil peran, sehingga mereka perlu mengambil peran lebih dengan menjadi bagian dari kontestasi Pemilu 2024.
