Demikian juga di Sumatra Barat, dan Aceh, ternyata pemenangnya Anies-Cak Imin, pada hal di dua propinsi tersebut banyak juga PJ. kepala daerah.
Dari fakta lapangan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara PJ. kepala daerah dengan perolehan suara masing masing Paslon.
Para pemohon juga mempermasalahkan pembagian Bansos menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
“Mungkin para pemohon tidak menguasai struktur dan postur APBN 2024 yang mengatur anggaran bansos dan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos ), serta mekanisme penyalurannya,” tandasnya.
Kehadiran menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri perekonomian Airlangga Hartarto, menteri Sosial Tri Risma Harini, Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam persidangan di MK telah memberikan penjelasan secara komprehensif terkait anggaran Perlinsos (Program Perlindungan Sosial), sehingga persoalan ini menjadi Clear.
Masih menurut Supriyanto Kehadiran ke-empat menteri tersebut bisa menjelaskan duduk persoalan anggaran bansos yang dipermasalahkan para pemohon.
“ Agar lebih gampang untuk menjelaskan, ambil contoh kejadian pemilu di luar negeri (PPLN). Disana tidak ada pembagian bansos, tidak ada Pj. Kepala daerah , tidak ada aparatur negara, tidak ada TNI-Polri, tidak ada kepala desa. Faktanya Prabowo-Gibran unggul telak di 128 Wilayah Panitia Pemilihan luar negeri ( PPLN ). Prabowo-Gibran memperoleh 427.871 suara, Anies-Cak Imin memperoleh 125.110 suara, Ganjar-Mahfud 118.385 suara. Prabowo- Gibran menang significant 63,73 prosen,” jelasnya.
