Produktivitas Sawit Rakyat Rendah, Pemerintah Hadirkan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit

Rendahnya produktivitas sawit rakyat dibanding dengan perusahaan swasta dan BUMN menjadi salah satu alasan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pertanian RI menggelar Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam teleconference yang akan diadakan pada, Selasa (3/9/24) diungkapkan bahwa dngan total lahan Perkebunan kelapa sawit kurang lebih 16 juta hektar, 41% diantaranya dimiliki oleh pekebun swadaya. Walau memiliki luasan lahan yang besar, pekebun sawit swadaya di Indonesia menghadapi isu krusial berupa permasalahan produktivitas. Setiap tahunnya, lahan Perkebunan sawit swadaya hanya mampu memproduksi 2-3 ton Crude Palm Oil (CPO) per hektar per tahun.

Angka ini jauh dari rata-rata produksi Perusahaan BUMN dan Swasta yang mencapai 6-8 ton COP per hektar per tahun. Produktivitas dan juga daya saing hasil pekebun swadaya menjadi isu yang membayangi bisnis sawit swadaya.

Ada beragam faktor yang membuat pekebun swadaya tidak bisa memaksimalkan produksi. Salah satunya penggunaan bibit yang tidak berkualitas hingga keterbatasan kemampuan pekebun. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan pekebun swadaya membuat pekebun tidak bisa mempraktikkan budidaya dan perawatan tanaman yang ideal. Menjadikan isu produktivitas terus dihadapi pekebun sawit.

Berada di bawah Kementerian Keuangan, BPDPKS memiliki tugas pengelolaan dan pendanaan programprogram pemerintah terkait kelapa sawit.

Berasal dari pungutan ekspor, BPDPKS menyalurkan dana untuk beragam program strategis pemerintah mulai dari peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan SDM, penelitian hingga hulu dan hilirisasi bisnis kelapa sawit.