Oleh: Esra Kriahanta Sembiring, Kandidat Doktor Ilmu Pertahanan UNHAN RI
Sebagai upaya melawan lupa bahwa sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. TNI merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan dimulai dari pembentukan BKR, TKR, TRI, hingga akhirnya menjadi TNI.
Mengapa persoalan sejarah kelahiran TNI ini perlu diceritakan ulang kembali ?.
Apa urgensinya saat ini ?
Keberadaan militer tidak dapat dibantah dan harus diakui sangat penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Konflik terbuka seperti perang yang saat ini sudah terjadi antara Rusia versus Ukraina, Israel versus Hamas, Iran, Hizbullah hingga Yaman menunjukkan unpredidictable nya sebuah perselisihan “sepele” berkembang menjadi perang terbuka antar negara.
Belajar dari realitas ini maka eksistensi militer suatu negara mau tidak mau haruslah militer yang modern dan profesional. Bila militer tidak terpenuhi kebutuhan modernisasi dan jumlah alutsistanya niscaya militer tersebut hanya akan menjadi korban sasaran empuk militer pihak lawan yang lebih modern dan lengkap alutsistanya. Itulah lesson learning fakta perang modern saat ini.
Lalu apa relevansinya dengan TNI ?.
Mengantisipasi konflik antar negara yang terbukti dapat berkembang liar ke sektor mana saja, maka Militer Indonesia (TNI) harus segera dimodernisir dan dipenuhi kebutuhan alutsistanya juga ditingkatkan kualitas SDM nya. Harus dipersiapkan “Man behind the gun” nya yang terbaik.
Mengapa demikian ?.
Tuntutan pada profesionalisme Tentara Nasional Indonesia merupakan keharusan menyikapi realitas dinamika konflik yang relatif sama terjadi diseluruh belahan dunia saat ini.
Sebagai tulang punggung pertahanan negara, TNI dituntut harus terus berkembang agar dapat menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Tidak tepat jika militer suatu negara hanya sekedar mampu bertahan beberapa hari saja jika terjadi perang yang sesungguhnya, seperti yang selama ini dikhawatirkan terjadi oleh pimpinan TNI.
Oleh karena itu tuntutan khalayak untuk terwujudnya TNI yang profesional harus didukung sedari awal, sejak jauh-jauh hari sebelum sebuah perang terjadi.
Mengapa ?, karena ternyata untuk sebuah alutsista modern seperti Rafalle yang sudah disepakati ternyata baru akan tiba 5 tahun kemudian setelah kesepakatannya ditandatangani.
Jalan menuju profesionalisme TNI ternyata tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi TNI dalam mencapai profesionalisme adalah keterbatasan anggaran negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhannya. Target akhir pencapaian MEF diakui tidak terealisir hingga akhir tahun 2024 ini walaupun anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Alokasi anggaran yang diterima TNI masih belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, apalagi memenuhi jumlah alutsistanya. Menhan RI Prabowo Subianto menyampaikan untuk menjaga wilayah kedaulatan negara indonesia yang luasnya lebih 8,3 juta meter persegi ini, Indonesia seharusnya memiliki 1000 (seribu pesawat tempur). Tapi kenyataannya saat ini adalah masih sangat jauh panggang dari api.
Lalu bagaimana alternatif solusinya ?.
Fakta bahwa Indonesia berada dikawasan yang sangat dinamis, baik secara geopolitik maupun keamanan, terutama dengan meningkatnya tensi di Laut China Selatan dan ancaman berkembangnya perang saat ini menjadi liar tidak terkendali maka TNI harus selalu siap menghadapi tantangan apapun, internal maupun eksternal.
Dengan realitas kondisi kekuatan yang ada maka kerjasama dengan negara-negara lain melalui latihan militer bersama, pertukaran teknologi, dan strategi diplomasi pertahanan mau tidak mau harus lebih terus ditingkatkan oleh TNI, sehingga kekurangan dalam modernisasi dan jumlah alutsistanya dapat sedikit diminimalisir dampak kerentanannya. Artinya TNI dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi internasional untuk menjaga stabilitas nasional. Minimal dengan kerjasama internasional dapat mempercepat upaya modernisasi dan profesionalisme TNI. Melalui latihan bersama, pertukaran teknologi, dan peningkatan kapasitas, TNI dapat belajar dari negara-negara dengan militer yang lebih maju.
Upaya seperti ini telah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini. TNI terlibat dalam berbagai latihan bersama seperti Garuda Shield dan Cope West, yang tidak hanya memperkuat kerjasama tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis dan taktis prajurit Indonesia.
Apakah cara seperti ini cukup ?.
Tentu tidak !.
TNI harus memiliki sistem persenjataan yang modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer global. Keterlambatan dalam proses modernisasi ini dapat memengaruhi kesiapan tempur TNI dan kemampuan dalam menghadapi ancaman potensial.
Termasuk yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan kualitas prajuritnya, karena alutsista yang canggih membutuhkan personel yang terlatih dan kompeten. Atau semua keunggulan dari modernisasi alutsista tersebut akan menjadi mubazir dan sia-sia.
Pada era digital sekarang ini, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam operasi militer modern. TNI harus berinvestasi pada pengembangan kemampuan siber, baik dalam hal pertahanan maupun serangan, untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks, seperti serangan siber dari negara lain atau kelompok teroris.
Penggunaan teknologi canggih dalam pengelolaan data intelijen, komunikasi militer, dan manajemen operasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional TNI. Karena itu peningkatan kualitas Prajurit TNI dalam upaya menjadi militer yang profesional, kualitas sumber daya manusia memainkan peran yang sangat vital.
Pengembangan SDM prajurit TNI harus mencakup peningkatan keterampilan teknis, kemampuan strategis, serta penguatan integritas dan karakter. Sistem pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan standar internasional menjadi prasyarat yang sangat penting.
Mencapai profesionalisme bukanlah tugas yang mudah bagi TNI, terutama dihadapkan dengan berbagai keterbatasan anggaran, modernisasi dan prioritas kebijakan politik negara.
TNI tidak berpolitik. Politik TNI adalah politik negara. Karena itu upaya pengembangan profesionalisme TNI sangat tergantung pada kebijakan strategis negara.
TNI yang profesional akan menjadi benteng kokoh dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Namun Sebagai bagian dari proses menuju profesionalisme, TNI juga harus memperkuat hubungannya dengan masyarakat sipil. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, program-program sosial yang melibatkan masyarakat, serta keterbukaan informasi terkait operasi non-tempur akan membantu menciptakan kepercayaan antara TNI dan publik.
Penutup
TNI yang profesional harus selalu siap melindungi, bukan hanya kedaulatan negara, tetapi juga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kesadaran kolektif pemerintah dan publik masyarakat umum akan pentingnya modernisasi dan profesionalisme TNI hanya tercapai bila TNI dicintai rakyat dan didukung oleh kebijakan negara.
Untuk itu TNI perlu membuktikan komitmennya terhadap nilai-nilai disiplin, etika, dan loyalitas kepada negara dan rakyat sehingga menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, handal, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Untuk kejayaan Indonesia Raya.
