Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto mempertanyakan mengapa hanya anak buah yang dicopot dari jabatannya buntut kasus dugaan pemerasan WN Malaysia diacara
Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang berlangsung di Jakarta pada 13-15 Desember 2024 lalu menjadi perhatian publik baru-baru ini.
“Kalau mau jujur jangan hanya anak buah yang dicopot dari jabatannya. Mereka itu hanya jalankan tugas dan tak membantah jika ada perintah dari pimpinannya,” tegas Bambang, melalui keterangan tertulis Kamis, (26/12/24).
Aktivis 98 itu pun meminta, kalau memang itu mau mendukung program Asta Cita presiden Prabowo dan program prioritas Kapolri yang Presisi, semestinya pimpinan juga harus dicopot dan jika terbukti melakukan pemerasan harus di proses secara hukum yang berlaku dan di berikan sanksi PTDH.
“Sayang sekali kalau hanya anak buahnya yang menjadi tumbal buntut kasus perasaan tersebut. Sedangkan pimpinannya masih menikmati empuknya kursi jabatan yang dipimpinya saat ini, harus ada hukum efek jera dan harus di proses secara hukum jika terbukti melakukan pemerasan, bilang perlu di berikan sanksi PTDH.” timpal Bambang.
Menurut Bamabang, kasus pemerasan WN Malaysia yang tengah diperbincangkan publik akhir-akhir ini, bukan hanya mencederai oknum personil anggota Polri yang terlibat.
Kasus penerasan ini juga, mencoreng Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap penegakan Hukum dan terlebih mencoreng institusi seragam coklat yang dipimpin oleh jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kita cintai.
“Ini bukan hanya oknum atau personal, namun kasus ini sangat mencoreng Nama Negara dan institusi Polri,” terangnya.
