Korupsi: Ancaman Serius bagi Penegakan Hukum
Raldy menyoroti tahun 2024 sebagai salah satu periode yang sulit dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi seperti KPK menurun akibat berbagai kontroversi dan kasus besar yang belum terselesaikan.
“Kasus-kasus besar korupsi masih menjadi bayang-bayang suram. Jika tidak ada reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi retorika,” tegasnya.
Ia juga mengkritik perlindungan terhadap koruptor yang justru menghambat penegakan hukum. Praktik kolusi dan nepotisme, menurutnya, masih mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan politik Indonesia.
“Banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi justru dilindungi dengan berbagai cara. Ini menciptakan ketidakadilan yang nyata dan menambah apatisme publik terhadap sistem hukum kita,” ujar Raldy.
Kontroversi Dokumen Connie Rahakundini Bakrie
Raldy juga menyoroti pengakuan Connie Rahakundini Bakrie yang menyimpan dokumen penting terkait proses hukum di Rusia. Ia mempertanyakan motif dan dampak tindakan tersebut terhadap situasi hukum dan politik di Indonesia.
“Kenapa dokumen yang seharusnya menjadi bagian dari proses hukum di Indonesia justru disimpan di luar negeri? Ini memunculkan tanda tanya besar,” katanya.
