Pemuda Katolik Jawa Barat juga meminta agar Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Katolik, turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan institusi terkait untuk mengawal kasus ini agar tidak berlarut-larut.
“Kami tidak ingin ada pembiaran terhadap tindakan intoleransi semacam ini. Negara harus hadir untuk melindungi hak beribadah setiap warganya, tanpa kecuali. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum dan terus melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat beragama,” tambahnya.
Pemuda Katolik Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Mereka berharap evaluasi terhadap Pembimas Katolik Jawa Barat dapat segera dilakukan demi memastikan bahwa lembaga ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dalam membina dan melindungi umat Katolik di wilayah tersebut.
