Dugaan pelanggaran perizinan kembali mencoreng wajah tata kelola pembangunan di ibu kota. Sebuah proyek pembangunan lima unit ruko di kawasan Jl. Lingkungan 3, No. 47, RT. 008, RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, diduga hanya mengantongi satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah izin yang sejatinya wajib diterbitkan untuk setiap unit bangunan secara terpisah.
Fakta mencengangkan ini diungkap Ketua LSM Jaya, Chaniago, yang selama ini dikenal lantang mengkritisi lemahnya pengawasan instansi teknis pemerintah dalam proses pembangunan kota.
“Kami mendapat informasi bahwa hanya satu PBG yang diterbitkan, sementara di lapangan lima unit ruko tengah dibangun. Ini menjadi pertanyaan besar: di mana fungsi pengawasan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP)? Apakah aparat kehilangan nyali menghadapi pelanggaran terbuka seperti ini?” ujar Chaniago, Rabu (16/4/2025).
Ia menegaskan bahwa jika pelanggaran tersebut terus berlangsung tanpa tindakan tegas, pihaknya akan mendorong Inspektorat DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja dan integritas jajaran DCKTRP.
“Jika pembangunan ilegal ini dibiarkan, siapa sebenarnya yang dilindungi? Siapa yang bermain di balik proyek ini?” imbuhnya.
