Pembangunan gedung komersial seperti ruko tunduk pada aturan hukum yang ketat. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan wajib memiliki PBG yang terpisah sesuai peruntukan dan zonasi. Aturan ini dipertegas dalam PP No. 16 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan teknis perizinan bangunan.
Jika terbukti melanggar, sanksinya tidak main-main. Mulai dari peringatan tertulis, penghentian proyek, pencabutan izin, denda administratif, hingga pidana kurungan.
Tak hanya berdampak hukum, pembangunan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta mencoreng reputasi pengembang maupun lembaga pengawas.
“Pelanggaran terhadap PBG bukan sekadar soal izin administratif, tapi menyangkut aspek keselamatan publik dan kredibilitas tata kelola pemerintah,” ujar Chaniago lagi.
Ketika dikonfirmasi, Kiki selaku Ketua RW setempat dengan enteng menampik keterlibatannya dalam proyek tersebut.
