Ia mengingatkan bahwa bila kondisi ini terus berlangsung dalam dua hingga tiga bulan, ancaman pemutusan hubungan kerja massal di sektor pelayaran dan pelabuhan menjadi sangat nyata. “Bahkan, jasa pelabuhan pun mengalami penurunan volume muatan karena eksportir dan importir menahan pengiriman akibat ketidakpastian biaya dan waktu,” tandas Capt. Hakeng seraya menekankan bahwa secara makro, Indonesia menghadapi tantangan ganda.
Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harga energi menimbulkan beban fiskal besar terhadap APBN. Kementerian Keuangan memperkirakan potensi pembengkakan subsidi energi bisa mencapai Rp 75 triliun apabila harga minyak dunia bertahan di atas USD 110 per barel dalam jangka menengah.
“Maka kenaikan biaya logistik domestik, akibat tekanan maritim pun, akan menyebabkan inflasi barang konsumsi, dan meningkatnya harga bahan pokok, terutama di kawasan timur Indonesia yang sangat tergantung pada distribusi laut,” jelas Capt. Hakeng.
Meskipun krisis ini juga membuka peluang strategis, seperti pengalihan rute pelayaran global dari Teluk Persia ke Samudra Hindia dan Asia Tenggara, namun Capt. Hakeng menilai bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menangkap peluang tersebut.
“Pelabuhan seperti Patimban dan Kuala Tanjung seharusnya bisa berperan sebagai simpul logistik regional, tetapi masih menghadapi hambatan struktural seperti lamanya waktu pendangkalan alur yang selalu jadi momok, bongkar muat (dwelling time), konektivitas hinterland yang belum memadai, dan belum tuntasnya reformasi digital logistik nasional,” ucap Capt. Hakeng.
Ia menambahkan bahwa investor pelayaran global akan berpikir dua kali untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistik bila biaya dan efisiensinya belum kompetitif dibanding pelabuhan regional seperti Singapura atau Port Klang.
Risiko asuransi pelayaran internasional juga meningkat tajam akibat status kawasan Teluk sebagai zona konflik. Perusahaan asuransi internasional menaikkan premi untuk kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut, termasuk tanker energi.
