“Dan yang tidak kalah penting dari kebijakan gubernur tersebut adalah sikap ksatria dan terbuka untuk koreksi dan kritik warga. Kritik dan koreksi warga merupakan suplemen bagi saya memimpin Jakarta” kata gubernur Pramono beberapa waktu lalu.
Trubus, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti memberikan atensinya atas kebijakan spektakuler gubernur Pramono tersebut.
Trubus menyatakan potensi kriminal dan tindakan tak senonoh oknum tak bertanggungjawab diloksi taman 24 jam tersebut tidak bisa dipungkiri.
Namun, kebijakan ini sesungguhnya menjawab kebutuhan publik yang memimpikan rumah terbuka hijau, ramah lingkungan dan murah atau gratis. Karena itu, pemprov DKI disarankan untuk membentuk satu Peraturan tehnis atau Pergub yang mencakup tata kelola taman, baik dari sisi keamanan dalam maupun pengaman dari pihak kepolisian untuk menindak oknum oknum tak bertanggungjawab.
Begitu juga pemprov dalam hal ini dinas Pertamanan dan Kehutanan agar melibatkan warga sekitar dan entitas warga termasuk karang taruna dalam pengelolaan tersebut.
Trubus menambahkan, pemprov membuka kanal pengaduan warga yang terkoneksi khusus dengan JAKI untuk mendeteksi hal hal yang dikeluhkan warga dengan identitas yang dilindungi.
Tokoh pengamat kebijakan publik ini juga memberikan saran agar disarana sarana publik yang buka 24 jam tersebut termasuk Perpustakaan dilengkapi fasilitas kebutuhan publik yang memadai. Khusus di taman taman yang menjadi idaman masyarakat, lampu lampu penerangan dan juga sarana olahraga lainnya diperbanyak karena memang dibutuhkan masyarakat.
“Namun yang lebih penting kedepan adalah sikap konsisten pemprov DKI Jakarta kedepan. Jangan sampai ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itu membingungkan publik dan tidak baik,” pungkas Trubus.
