Eko berharap kegiatan ini menjadi wadah diskusi aktif sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara akan pentingnya keterbukaan informasi publik. Sosialisasi ini diikuti oleh 176 peserta, terdiri atas sekretaris kecamatan dan sekretaris kelurahan se-Jakarta Timur. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari hasil pelaksanaan e-Monev.
Sementara itu, narasumber kedua, Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Harry Sanjaya, menyampaikan bahwa saat ini telah diterbitkan regulasi terbaru berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024. Regulasi tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku sejak 2016, serta memuat mekanisme pengelolaan informasi publik, termasuk sembilan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib diikuti badan publik.
Harry juga menegaskan bahwa PPID Utama siap memberikan pendampingan kepada PPID tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya dalam menghadapi tahapan evaluasi keterbukaan informasi publik.
“Saat pelaksanaan e-Monev, tim PPID Utama siap melakukan pendampingan bagi kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur. Dengan demikian, kami berharap jumlah badan publik yang meraih predikat informatif dari wilayah ini dapat terus meningkat,” tandasnya.
