Menurut Agus, KI DKI telah menjalin sinergi dengan Badan Pembina BUMD untuk mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi, di antaranya melalui kegiatan sosialisasi bersama.
“Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran seluruh BUMD agar aktif mengikuti E-Monev sebagai bagian dari check and balance dalam kinerja pelayanan publik,” jelasnya.
Sebagai langkah awal pelaksanaan E-Monev tahun 2025, KI DKI Jakarta akan menggelar Kick-Off E-Monev 2025 pada 12 Agustus 2025. Agenda ini menjadi titik tolak pelaksanaan evaluasi keterbukaan informasi publik di wilayah DKI Jakarta.
“Melalui kick-off ini, kami mendorong seluruh badan publik, termasuk lembaga penegak hukum, untuk berkomitmen lebih baik. KI DKI siap melakukan pendampingan teknis, sosialisasi regulasi, hingga asistensi dalam pengisian SAQ,” tambah Agus.
Di akhir keterangannya, Agus menekankan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi akan membawa manfaat luas, baik bagi institusi maupun masyarakat.
“Transparansi adalah fondasi dari pelayanan publik yang akuntabel dan demokratis,” tutupnya.
