Endang juga mendorong peran aktif otoritas pengawasan pangan di daerah, seperti di Kota Bogor, Jawa Barat, yang memiliki tim pengawas kompeten untuk memastikan distribusi pangan sesuai standar dari hulu hingga hilir.
“Saya tinggal di Bogor, dan sudah 32 tahun bekerja di Kementerian Pertanian. Dalam kasus seperti ini, biasanya yang diuntungkan adalah pedagang besar. Justru pedagang kecil sering lebih jujur dan nasionalis. Karena itu Pak Prabowo telah menginstruksikan agar kejaksaan dan kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, juga menyatakan bahwa praktik oplosan beras adalah kejahatan yang bersifat sistematis. Ia menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh langkah Menteri Pertanian dan mendorong agar seluruh pelaku, baik produsen kecil maupun besar, diberikan efek jera melalui sanksi hukum yang adil dan transparan.
