Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berhasil menyelamatkan Rp1,7 triliun dana negara hasil tindak pidana korupsi. Terbaru, pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya mencapai Rp13,255 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara dan memberantas praktik korupsi di sektor strategis.
Namun, menurut Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi KH, keberhasilan tersebut belum cukup. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus menyelesaikan persoalan krusial yang menyentuh akar persoalan rakyat.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah kebijakan yang belum menyentuh akar persoalan rakyat. Pemerintah lebih sibuk membangun citra politik dibanding memperbaiki kualitas hidup warga, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial,” ujar Jundi.
PP KAMMI menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya demokrasi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta evaluasi kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, PP KAMMI telah mengadakan diskusi publik bertajuk “Catatan Kritis 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Jumat, 17 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan narasumber Feri Amsari, pakar hukum tata negara, dan Galau D Muhammad, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
