Pemerintah perkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Komitmen tersebut ditegaskan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang digelar beberapa waktu lalu di Orchardz Hotel Industri, Jakarta, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menyampaikan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan daerah.
“Sekolah Rakyat adalah mandat kemanusiaan yang memerlukan komitmen bersama. Pemerintah pusat telah menyiapkan kerangka kebijakan dan dukungan lintas kementerian, namun keberlanjutan program hanya dapat terwujud bila pemerintah daerah hadir sebagai pelaksana utama, mulai dari penyediaan lahan hingga memastikan akses yang setara bagi anak-anak dari keluarga termiskin,” ungkap Chaerul, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (26/10/2025).
