Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Predikat Terbaik Pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).
Dalam penilaian tingkat nasional ini, Pemprov DKI unggul atas Pemprov Sulawesi Selatan yang menempati posisi kedua serta DIY Yogyakarta di posisi ketiga. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Jakarta dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kebijakan inovatif dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung berbagai inisiatif pembangunan berkelanjutan di Jakarta.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mitra, serta masyarakat Jakarta yang terus mendukung langkah kolaboratif membangun Jakarta lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Program Prioritas Sejalan dengan RPJMN 2025–2029
Rano menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan Pemprov DKI selaras dengan prioritas dalam RPJMN 2025–2029, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program strategis tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan memastikan anak sekolah, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui memperoleh akses gizi yang cukup.
Visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan juga selaras dengan prinsip SDGs. Untuk memperkuat implementasinya, Pemprov membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin Gubernur Pramono Anung dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda, dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, media, organisasi masyarakat, hingga filantropi.
Capaian SDGs dan Kebijakan Pangan Bersubsidi
Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu program yang memberikan kontribusi besar adalah kebijakan pangan murah bersubsidi, yang menyasar kelompok rentan. Berdasarkan Susenas BPS 2024, kelompok ini masih mengalokasikan 30–45 persen pendapatan untuk kebutuhan pangan.
Sebagai dasar hukum, Pemprov menerbitkan Pergub Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi. Kebijakan ini memungkinkan harga paket pangan esensial dipertahankan sekitar Rp126.000, atau lebih murah 40–50 persen dibandingkan harga pasar sejak 2017–2025.
“Program ini menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta,” kata Rano.
Pada 2025, jumlah penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang. Kelompok terbesar adalah penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul lansia sebanyak 154.175 orang. Total terdapat sembilan kategori penerima, mulai dari penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, guru non-PNS, penghuni rusun, hingga kader PKK.
Program pangan bersubsidi juga terintegrasi dengan MBG sehingga menciptakan ekosistem perlindungan gizi yang berkelanjutan, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.
Komitmen Berkelanjutan
Dengan berbagai capaian tersebut, Wagub Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI akan terus memperkuat upaya pencapaian target SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” tutupnya.
