Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi membuka Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2025 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Sabtu (22/11). Agenda ini sekaligus memperingati Hari Anak Sedunia serta Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Mengusung tema “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman”, kegiatan tersebut mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik di ruang publik maupun ruang digital. Rano menegaskan bahwa isu kekerasan tidak lagi bisa dianggap sebagai urusan pribadi.
“Kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis gender online adalah isu publik yang membutuhkan langkah kolektif, nyata, dan berkelanjutan,” ujar Rano.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat layanan perlindungan melalui layanan terpadu 24 jam, integrasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap laporan tertangani cepat dan tepat. Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan dukungan masyarakat luas.
Rano juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, KPAI, Save The Children, Yayasan Pulih, mitra internasional, dan komunitas masyarakat yang konsisten memperjuangkan hak perempuan dan anak di Jakarta.
Kampanye tahun ini turut melibatkan partisipasi aktif anak-anak. Mereka diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan harapan terkait isu kekerasan yang mereka hadapi di sekolah maupun di ruang digital.
“Kami ingin Jakarta menjadi kota yang aman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan berekspresi. Kota yang ramah secara fisik, sosial, dan emosional,” kata Rano.
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, mengatakan rangkaian kegiatan digelar bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Acara di Balai Agung menampilkan pameran, pertunjukan musik, healing space, stand-up comedy, olahraga, dan talkshow. Rangkaian lanjutan akan berlangsung di Kepulauan Seribu pada 27 November 2025.
Dalam sesi dialog, seorang siswa SDN Cipinang 10 Pagi, Raafi Hadyatma, mengungkapkan masih adanya kasus perundungan di sekolahnya. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat aturan agar perundungan tidak terulang. “Harapan saya, sekolah kami bisa diberi aturan baru yang lebih baik agar perundungan tidak terjadi lagi,” ujar Raafi.
