Banjir rob yang melanda sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta,kembali memperlihatkan kerentanan kawasan pantai utara terhadap fenomena pasang maksimum air laut. Kejadian terbaru yang berlangsung pada 23 November 2025, menunjukkan bahwa fenomena banjir rob bukan peristiwa insidental, melainkan pola berulang yang semakin intens ketika bertemu fase bulan baru dan peningkatan permukaan laut.Genangan tersebut menghambat aktivitas warga, mengganggu kegiatan belanja harian, mematikan aktivitas ekonomi nelayan, dan memutuskan akses warga terhadap fasilitas publik.
Bagi para ahli, pejabat negara, dunia industri, serta jutaan masyarakat pesisir, banjir rob ini sesungguhnya adalah “sirene darurat” yang meminta negara mempercepat pembangunan sistem perlindungan pesisir. Demikian dinyatakan oleh pengamat maritim DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., S.H., M.H., M.Mar. Ditegaskan lagi olehnya bahwa situasi ini harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall.
“Penurunan muka tanah di wilayah Jakarta mencapai hingga 25 sentimeter per tahun, menjadikannya salah satu wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah tercepat di dunia. Kenaikan permukaan air laut karena perubahan iklim global kemudian mengunci kondisi darurat ini menjadi bencana ekologis struktural. Ketika darat turun dan laut naik secara bersamaan, kita tidak hanya kehilangan ruang hidup, juga kita kehilangan masa depan,” tegas Capt. Hakeng, di Jakarta, 24 November 2025.
Lebih lanjut pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) ini menambahkan, bahwa banjir rob yang terus terjadi itu bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi harian, tetapi juga memicu masalah kesehatan jangka panjang. Kondisi lembap berkepanjangan membuka jalan bagi penyebaran demam berdarah, tifus, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. “Bencana ekologis seperti ini menghasilkan bencana kesehatan publik,” ujar Capt. Hakeng.
