Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan potensi cuaca ekstrem di laut menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan lebat diprediksi dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.
Karena itu, Menhub menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan unit pelaksana di lapangan wajib siaga 24 jam tanpa kompromi. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut dan Rakor Angkutan Laut Nataru 2025/2026 di Jakarta, Minggu (7/17).
Berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat, sekitar 2,62 juta orang diperkirakan bepergian menggunakan transportasi laut pada masa Nataru. Menhub menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. “Keselamatan adalah harga mati. Keselamatan terbaik adalah yang tidak disadari karena tidak ada insiden,” ujarnya.
Menhub juga mengingatkan kembali insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Kedua peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan penuh terhadap keselamatan pelayaran.
Dalam rapat tersebut, Menhub meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi tantangan di lapangan, dan menyiapkan langkah inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menginstruksikan sejumlah langkah penguatan, antara lain:
Pemeriksaan kelaikan kapal (ramp check) diperketat
Pengawasan kelebihan muatan diperkuat
Kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran dioptimalkan
Koordinasi real-time dengan BMKG dan instansi terkait
Larangan berlayar bagi kapal yang tidak memenuhi standar
“Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tegasnya.
Menhub turut mengapresiasi kinerja Ditjen Perhubungan Laut yang telah mendorong transformasi digital melalui MaritimHub. Platform ini menghadirkan layanan terpadu seperti persetujuan kerja keruk, penandaan UN-Mark, sertifikasi SBNP, registrasi fasilitas BKKP, hingga pengujian BTKP. Menhub menekankan bahwa digitalisasi harus memudahkan, bukan menambah beban pelayanan.
Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut juga memasuki fase penting dengan peralihan tugas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat ke Perhubungan Laut. Transisi ini bertujuan memperkuat konektivitas nasional, termasuk layanan penyeberangan antar-pulau.
“Saya berharap seluruh jajaran dapat menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan cepat menyesuaikan dinamika lapangan,” ujar Menhub.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Mashyud, serta pimpinan tinggi madya Kementerian Perhubungan.
