Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data BSKDN pada 5 Desember 2025. Acara dibuka oleh Sekretaris BSKDN, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si., dan dihadiri perwakilan internal BSKDN dengan narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri.
Memasuki tahun 2026, BSKDN berencana mengembangkan dashboard monitoring Program Prioritas Presiden yang dilengkapi fitur kajian dan rekomendasi. Dashboard ini diharapkan dapat memperkuat pemantauan capaian program serta meningkatkan kualitas analisis berbasis data untuk pengambilan keputusan.
Saat ini, data hasil kegiatan BSKDN belum sepenuhnya tampil di platform Pelita. BSKDN menjelaskan bahwa terdapat dua skema pelaporan data yang dapat digunakan, yakni melalui Penanggung Jawab Informasi (PIC) atau unggahan mandiri oleh produsen data. Sementara itu, metadata statistik masih dilaporkan melalui Pusdatin. Ke depannya, produsen data akan diberi akses untuk melaporkan metadata secara mandiri, sehingga perlu disusun kesepakatan teknis antara Pusdatin dan BSKDN.
BSKDN juga menyampaikan bahwa sebagian data yang mereka hasilkan bersifat rekomendatif dan masuk dalam kategori “data lainnya”, meski standar data dan metadata saat ini lebih difokuskan pada data statistik. Untuk itu, Pusdatin dan BSKDN sepakat memperkuat koordinasi, termasuk pembahasan lanjutan terkait pembangunan dashboard monitoring Program Prioritas Presiden dan penyusunan mekanisme pelaporan metadata statistik ke depan.
