Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pada musim hujan awal 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga produksi tanaman pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, antisipasi sejak dini harus dilakukan, terutama di wilayah sentra produksi pangan yang rawan terdampak curah hujan tinggi.
“Kita tidak boleh menunggu bencana datang baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang, mulai dari perencanaan tanam hingga kesiapan sarana pendukung di lapangan,” ujar Mentan Amran, Rabu (29/1/2026).
Mentan meminta seluruh daerah memaksimalkan luas tanam Musim Tanam I 2026 sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kesiapan sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) harus dipastikan berjalan optimal.
“Produksi pangan tidak boleh terganggu. Seluruh daerah harus benar-benar siap, baik dari sisi tanam, alat, maupun pengendalian hama dan penyakit,” tegasnya.
Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia pada Januari 2026 masih berada pada fase musim hujan. Curah hujan kategori menengah mendominasi 76,69 persen wilayah, disusul kategori tinggi 21,43 persen, dan sangat tinggi 1,22 persen. Sementara wilayah dengan curah hujan rendah hanya sekitar 0,65 persen.
“Kondisi ini menunjukkan potensi genangan dan banjir perlu diwaspadai, terutama di wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal,” kata Mentan Amran.
Memasuki Februari 2026, BMKG memprediksi perubahan pola hujan. Mayoritas wilayah masih didominasi curah hujan kategori menengah sebesar 82,21 persen, sementara wilayah dengan curah hujan rendah meningkat menjadi 16,25 persen. Adapun kategori hujan tinggi dan sangat tinggi diperkirakan menurun.
Menurut Mentan Amran, perubahan ini harus dicermati dengan baik agar petani dan pemerintah daerah tidak keliru dalam mengelola lahan.
“Penurunan hujan di beberapa wilayah bukan berarti aman sepenuhnya. Petani tetap harus adaptif dan menyesuaikan strategi tanam,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya manajemen air. Di wilayah dengan curah hujan menengah hingga tinggi, drainase harus berfungsi optimal untuk mencegah genangan. Sementara di wilayah yang mulai mengalami penurunan hujan, penyesuaian jadwal tanam dan efisiensi penggunaan air menjadi kunci.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menyampaikan perlunya langkah konkret menghadapi potensi cuaca ekstrem, salah satunya melalui pemilihan varietas tanaman yang sesuai.
“Kami mengimbau petani di wilayah rawan banjir menggunakan varietas padi toleran genangan seperti Inpara dan Inpari untuk menekan risiko puso,” ujar Yudi.
Selain penyesuaian varietas, Yudi menekankan pentingnya penyesuaian jadwal tanam serta normalisasi saluran dan penampung air agar luapan tidak merusak lahan pertanian.
Sebagai langkah antisipasi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengeluarkan peringatan dini sejak September 2025. Peringatan tersebut mencakup kesiapan sarana produksi, alsintan, pengendalian OPT, hingga penanganan dampak perubahan iklim, panen, dan distribusi hasil.
“Kami juga meminta daerah rutin memantau informasi iklim dari BMKG dan memperkuat koordinasi dengan petugas lapangan,” kata Yudi.
Kementan berharap langkah antisipatif ini mampu menjaga stabilitas produksi pangan nasional sesuai target produksi beras 34,77 juta ton, sekaligus melindungi petani dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim.
“Target produksi harus tercapai, dan petani harus terlindungi. Itu komitmen kami,” pungkas Mentan Amran.
