Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses keanggotaan penuh di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dengan agenda pembahasan perkembangan aksesi Indonesia bersama Deputy Secretary General OECD, di Jakarta, Kamis (11/12).
Airlangga menyampaikan bahwa proses aksesi berjalan progresif berkat kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga. Indonesia telah menjadi mitra kunci OECD sejak 2007 dan mengajukan keinginan menjadi anggota penuh pada Juli 2023. Sejak Maret 2024, Indonesia resmi berstatus negara kandidat aksesi, menjadikannya yang pertama di Asia Tenggara sebelum disusul Thailand.
Menurut Airlangga, aksesi OECD menjadi instrumen penting untuk mempercepat transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola nasional. “Reformasi struktural ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung prioritas Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan dan peningkatan kualitas investasi,” ujarnya.
Dalam fase Tinjauan Teknis, tiga sektor — lingkungan, perdagangan, dan kebijakan digital — sudah memasuki tahap penilaian OECD. Termasuk verifikasi lapangan untuk sektor lingkungan. Airlangga menekankan pentingnya respons cepat dan akurat dari kementerian/lembaga karena penilaian OECD berbasis bukti, bukan janji politik.
Deputy Secretary General OECD, Frantisek Ruzicka, menyebut Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan dan siap mendukung percepatan reformasi menuju status negara maju. “Indonesia adalah key partner sekaligus aktor penting di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik,” kata Ruzicka.
Menutup rapat, Airlangga menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kunjungan Delegasi OECD ini menjadi evaluasi awal atas kesiapan Indonesia menembus kelompok negara maju.
Airlangga juga menegaskan bahwa aksesi OECD diharapkan meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang transparan dan akuntabel. “Indonesia dipandang semakin feasible secara global, ditopang reformasi, debottlenecking, dan debirokratisasi yang terus didorong Presiden,” ungkapnya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, serta perwakilan OECD dan kementerian terkait lainnya.
