Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat capaian signifikan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor keimigrasian yang menembus Rp10 triliun pada 2025. Realisasi ini jauh melampaui target pemerintah sebesar Rp6,5 triliun dan menjadi indikator kinerja organisasi yang semakin solid, profesional, serta berorientasi hasil.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, saat membuka Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2025, Senin (15/12). Menurutnya, raihan PNBP tersebut mencerminkan kinerja jajaran Kemenimipas yang berjalan efektif dan terkoordinasi.
Silmy menilai peningkatan PNBP merupakan buah dari transformasi tata kelola layanan keimigrasian yang semakin cepat, aman, dan adaptif dalam mendukung investasi serta pariwisata nasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan disebut sebagai wajah negara, baik di dalam negeri, wilayah perbatasan, maupun di mata internasional.
Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya layanan paspor, visa, serta izin keimigrasian lainnya. Selain itu, Kemenimipas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian tarif PNBP dan penyederhanaan izin tinggal bagi mahasiswa asing. Langkah ini bertujuan memperkuat daya saing Indonesia sebagai tujuan pendidikan global tanpa mengurangi kontribusi PNBP.
Kajian tersebut juga melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar struktur tarif tetap kompetitif, efisien, serta berorientasi layanan. Ke depan, Kemenimipas akan terus memperkuat pengawasan, kualitas layanan, dan kolaborasi lintas unit kerja.
“Pada 2026, kita memasuki fase percepatan dengan fokus bekerja lebih cerdas, terintegrasi, dan berbasis data,” ujar Silmy.
Melalui capaian PNBP yang melampaui target dan inovasi layanan berkelanjutan, Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola yang profesional, responsif, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.
