Belanja Kesehatan Indonesia Masih 2,9 Persen dari PDB, Pakar UGM Dorong Pembenahan JKN

oleh
Ilustrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan tenaga medis melayani pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akademisi UGM menyoroti pentingnya penguatan pembiayaan kesehatan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat. (Ilustrasi AI)

Pembiayaan kesehatan nasional masih menjadi tantangan di tengah luasnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai penguatan pendanaan dan pembenahan regulasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan publikasi Health Accounts Indonesia 2024 yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total belanja kesehatan Indonesia pada 2024 mencapai Rp639,9 triliun atau sekitar 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut setara dengan pengeluaran kesehatan sekitar Rp2,3 juta per kapita.

Persoalan pembiayaan juga menjadi pembahasan dalam diskusi penguatan kebijakan pendanaan kesehatan dan JKN yang melibatkan sejumlah akademisi UGM pada November 2026.

Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Laksono Trisnantoro, menilai perluasan kepesertaan JKN belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang efektif.

Menurutnya, keberlanjutan pembiayaan masih menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Pembiayaan Kesehatan Perlu Diperkuat

Dalam diskusi yang digelar pada 16 November 2026, Laksono menjelaskan bahwa belanja kesehatan nasional masih berada di kisaran 3 persen dari PDB.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem pendanaan, baik melalui optimalisasi anggaran publik maupun pengembangan sumber pembiayaan alternatif.

Tekanan terhadap pembiayaan kesehatan juga dapat berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Apabila rumah sakit menghadapi persoalan keuangan, dampaknya berpotensi dirasakan tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Karena itu, penguatan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana dana dikelola dan didistribusikan secara tepat.

Akademisi Dorong Pengembangan Sumber Pendanaan Alternatif

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Julita Hendrartini, menilai pengembangan sumber pembiayaan kesehatan perlu dilakukan agar sistem pelayanan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah dan JKN.

Salah satu alternatif yang dibahas adalah pengembangan asuransi kesehatan swasta untuk melengkapi pembiayaan publik.

Selain itu, potensi dukungan filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga dinilai dapat dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Meski demikian, pengembangan sumber pendanaan alternatif perlu didukung regulasi dan tata kelola yang jelas agar tidak memperlebar kesenjangan akses pelayanan kesehatan.

Revisi Regulasi JKN Menjadi Perhatian

Dari sisi hukum, akademisi UGM Rimawati menyoroti pengaturan pendanaan kesehatan yang masih tersebar dalam sejumlah regulasi.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pembenahan agar koordinasi antarlembaga dan sumber pembiayaan dapat berjalan lebih terintegrasi.

Sejumlah akademisi mendorong pembahasan perubahan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih baik bagi keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional.

Dalam forum kebijakan yang diselenggarakan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, peningkatan belanja kesehatan menjadi 4–5 persen dari PDB dalam sepuluh tahun ke depan turut menjadi target yang didorong oleh penyelenggara forum.

Target tersebut merupakan rekomendasi dan aspirasi forum, bukan keputusan resmi pemerintah.

Pembenahan pembiayaan JKN menjadi salah satu pekerjaan penting dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia. Penguatan pendanaan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta tata kelola yang transparan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan layanan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Sumber:

  1. https://cpanel.nu.or.id/nasional/jkn-menjangkau-hampir-seluruh-rakyat-tetapi-pembiayaan-kesehatan-masih-rapuh-Wacuf
  2. https://ugm.ac.id/id/berita/pembiayaan-kesehatan-nasional-stagnan-pakar-ugm-dorong-diversifikasi-anggaran-dan-penguatan-regulasi/
  3. https://www.who.int/indonesia/id/news-room/item/12-02-2026-indonesia-health-accounts-2024–strengthening-evidence-for-sustainable-health-financing

No More Posts Available.

No more pages to load.