Banjir musiman yang kembali mengisolasi Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan daerah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (23/1/26) tersebut tidak lagi dipandang sekadar bencana alam, melainkan akibat minimnya perencanaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan terhadap hak dasar warga.
Desa Idaman menjadi wilayah terdampak paling parah. Genangan air yang bertahan lama melumpuhkan akses transportasi dan memicu kondisi darurat kemanusiaan.
Kepala Desa Idaman, Ilman, menyebutkan dirinya harus menggotong seorang ibu yang baru melahirkan dari Kampung Tongkol menuju Kampung Karangtengah sejauh sekitar dua kilometer karena seluruh akses jalan terendam banjir.
“Tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Jalan terendam total, sehingga ibu yang baru melahirkan terpaksa kami gotong agar bisa mendapat pertolongan medis,” ujar Ilman.
Kondisi serupa dialami warga Desa Pasirgadung. Ihwan, salah seorang warga, mengatakan luapan Sungai Cibeureum sejak Selasa (20/1/2026) belum menunjukkan tanda surut. Akibatnya, akses menuju Desa Surianeun dan Pagelaran masih terganggu hingga kini.
“Luapan Sungai Cibeureum menutup jalur utama. Aktivitas warga menjadi sangat terbatas,” kata Ihwan. Ia menjelaskan, pendangkalan sungai serta tumpukan sampah menjadi penyebab utama berkurangnya daya tampung aliran air.
Keprihatinan juga disampaikan Kasman, warga Kampung Dungushaur, Surianeun. Menurutnya, banjir yang berlangsung hampir dua pekan telah melumpuhkan kehidupan masyarakat, terutama petani yang berulang kali mengalami gagal panen.
Terendamnya satu-satunya akses jalan turut berdampak pada aktivitas ekonomi dan pendidikan.
“Banjir ini berlangsung lama dan belum pernah benar-benar surut. Padahal jalan tersebut merupakan satu-satunya penghubung ke Surianeun dan Pagelaran,” ujarnya.
Kasman mendesak pemerintah daerah segera melakukan normalisasi Sungai Cibeureum serta membenahi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia menilai, tanpa langkah konkret, banjir akan terus berulang dan memperburuk kondisi sosial masyarakat Patia.
“Patia tidak membutuhkan bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah perencanaan serius, keberanian kebijakan, dan tindakan nyata demi keselamatan warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama persoalan pendangkalan sungai dan buruknya tata kelola lingkungan terus diabaikan, keterisolasian Patia akan tetap terjadi dan hak dasar warga atas mobilitas, keselamatan, dan kehidupan yang layak terus terancam.
