Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp29 triliun atau 116,04 persen dari target sekitar Rp25 triliun.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut capaian tersebut mencerminkan pengelolaan sektor komunikasi dan digital yang semakin optimal.
“Target PNBP 2025 sebesar sekitar Rp25 triliun berhasil kami lampaui menjadi Rp29 triliun. Ini menunjukkan tata kelola sektor komunikasi dan digital terus membaik,” ujar Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Meutya menjelaskan, kontribusi PNBP Kemkomdigi berasal dari sejumlah sumber strategis, antara lain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, layanan telekomunikasi, orbit satelit, sertifikasi, penyiaran, serta sumber PNBP lainnya di lingkungan Kemkomdigi.
Selain PNBP, Meutya juga memaparkan realisasi pelaksanaan anggaran Kemkomdigi hingga 31 Desember 2025. Total pagu existing tercatat sebesar Rp12,67 triliun, dengan pagu blokir sekitar Rp1,5 triliun, sehingga pagu setelah blokir menjadi Rp11,4 triliun.
Dari pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp10,58 triliun atau setara 94,9 persen. Menurut Meutya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran melalui efisiensi, penetapan prioritas, serta perbaikan tata kelola.
“Pada 2025 kami memulai dengan pagu sekitar Rp7,7 triliun dan realisasinya meningkat hingga sekitar Rp10,5 triliun. Ini bukti bahwa sektor digital mampu memberi kontribusi nyata bagi negara,” katanya.
Kemkomdigi juga kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025. Prestasi tersebut menegaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian.
Ke depan, Meutya menegaskan komitmen Kemkomdigi untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran pada 2026 guna mendukung transformasi digital nasional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
