Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya dalam mendukung penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (26/1/2026), yang membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Kepala BNPP/Basarnas Muhammad Syafii.
Faisal menjelaskan, BMKG terlibat aktif dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Dalam satgas tersebut, BMKG tergabung sebagai anggota Bidang Pengelolaan Data yang dikoordinatori oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tugas kami melakukan pengelolaan data tunggal dan terintegrasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Setiap hari kami juga mengirimkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung Satgas PRR,” ujar Faisal.
Sebagai bentuk dukungan operasional, BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 alat operasional utama (Aloptama) di seluruh Indonesia. Di wilayah Sumatera, BMKG mengandalkan empat radar cuaca yang berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara Kualanamu, Nias, dan Padang.
Selain radar cuaca, BMKG juga mengoperasikan 16 Automatic Weather Observing System (AWOS), 11 Automatic Weather Station (AWS), serta 53 Automatic Rain Gauge (ARG) di wilayah Sumatera. Instrumen tersebut mendukung layanan nowcasting 1–6 jam, prakiraan harian, mingguan, hingga analisis iklim jangka menengah.
Faisal menambahkan, BMKG terus meningkatkan diseminasi informasi cuaca dan iklim kepada pemangku kepentingan dan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk komunikasi langsung, grup WhatsApp, layanan call center, serta pengembangan antarmuka berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
“Kami sedang meningkatkan interface layanan BMKG dengan dukungan AI agar informasi cuaca lebih mudah dipahami dan mampu bersaing dengan platform cuaca global,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Faisal juga melaporkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Sumatera. OMC dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung, dengan tingkat keberhasilan pengurangan curah hujan di atas 30 persen. Saat ini, operasi masih berlangsung di tiga provinsi terdampak utama dengan masing-masing satu pesawat.
BMKG, lanjut Faisal, telah menyampaikan peringatan dini sejak awal terbentuknya Siklon Senyar, yang menjadi salah satu pemicu bencana di Aceh dan Sumatera. Siklon tersebut bergerak dari Aceh Tamiang, menyusuri pantai timur Sumatera Utara, hingga melemah setelah berinteraksi dengan Siklon Tokage.
“Kami tidak hanya menyampaikan peringatan dini, tetapi juga aktif mendampingi BNPB, BPBD, Basarnas, TNI-Polri, dan Tim SAR untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat dan mendukung langkah mitigasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana sebagai dasar mitigasi yang lebih dini dan efektif, termasuk dalam perencanaan kawasan permukiman berbasis risiko bencana.
Menutup pemaparannya, Faisal menegaskan BMKG akan terus mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui prakiraan operasional, peringatan dini, dan analisis iklim musiman yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.
