Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar pada Kamis (29/1/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok volatile food, menjadi prioritas utama pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Terkait volatile food, terutama makanan, kita jaga di kisaran 3 sampai 5 persen. Pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi pusat dan daerah, terutama untuk menjaga pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, termasuk beras, bawang merah, dan bawang putih,” ujar Airlangga saat memimpin HLM TPIP.
Selain penguatan pasokan, pemerintah juga mendorong perumusan kebijakan administered prices dengan mempertimbangkan aspek waktu, urutan, dan besaran penyesuaian harga agar tetap mendukung stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Airlangga menyampaikan, inflasi pada kuartal I-2026 berpotensi mengalami tekanan akibat ketidakpastian global, faktor cuaca, serta meningkatnya permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri.
Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus, antara lain diskon transportasi, diskon tarif tol, serta bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1 hingga 4 yang akan disalurkan pada Februari–Maret 2026.
“Program diskon transportasi dan bantuan sosial, baik beras maupun minyak, sedang kami siapkan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran,” jelas Airlangga.
Sebagai langkah penguatan kebijakan, pemerintah juga mengimplementasikan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, sebagai penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). TPIP juga berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2026 pada Juni mendatang dengan fokus pada ketahanan pangan dan digitalisasi keuangan daerah.
Sepanjang 2025, inflasi tercatat 2,92 persen (year on year) dan tetap berada dalam kisaran sasaran, mencerminkan keberhasilan sinergi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia.
HLM TPIP turut dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan kementerian/lembaga anggota TPIP.
