Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bukan merupakan pakta pertahanan atau aliansi militer. Traktat tersebut merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement yang telah disepakati kedua negara sejak 2006.
Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2/2026), Menlu menjelaskan bahwa traktat ini berfokus pada penguatan mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, khususnya untuk membahas dinamika keamanan regional dan global yang berdampak pada kedua negara.
“Ini bukan pakta pertahanan dan bukan pakta militer. Tidak ada konsep bahwa ancaman terhadap satu negara dianggap sebagai ancaman bagi negara lain. Ini murni forum konsultasi mengenai situasi keamanan di kawasan,” ujar Sugiono.
Menlu menyampaikan, melalui mekanisme ini Indonesia dan Australia akan mengintensifkan forum konsultasi rutin antara pimpinan dan menteri terkait guna membangun pemahaman bersama atas perkembangan keamanan regional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Menurut Sugiono, kepentingan nasional Indonesia—mulai dari menjaga kedaulatan dan integritas wilayah hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat—sangat bergantung pada kondisi kawasan yang stabil dan damai.
“Untuk mencapai kepentingan nasional, kita memerlukan suasana yang stabil, tenang, dan damai. Ketidakstabilan atau konflik akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan nasional tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menlu menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antarnegara di kawasan sebagai bagian dari praktik diplomasi Indonesia yang telah lama dijalankan, baik secara bilateral maupun regional.
“Dalam situasi global seperti sekarang, komunikasi dan kolaborasi sangat diperlukan agar kita memiliki pemahaman yang sama terhadap tantangan bersama,” kata Sugiono.
Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen membangun hubungan bertetangga yang baik dengan Australia melalui dialog terbuka dan kerja sama konstruktif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan regional.
