Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Senin (9/2/2026), guna memperkuat kapasitas wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas Wartawan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau dalam Mendukung Kinerja Komisi Informasi Provinsi” itu berlangsung di ruang mediasi KI Banten dan dihadiri jajaran komisioner KI Banten serta perwakilan KI Riau.
Ketua KI Banten, Dr. Zulpikar, S.Kom., S.E., S.H., M.M., M.I.P., M.H., yang menjadi narasumber utama, mengatakan masih banyak kepala desa dan perangkat desa di Banten yang belum memahami secara utuh prinsip keterbukaan informasi publik.
Menurut dia, kondisi tersebut disebabkan belum terbiasanya aparatur desa dengan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.
“Ke depan, kami akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada kepala desa dan perangkat desa melalui pelatihan, workshop, serta kampanye keterbukaan informasi publik,” ujar Zulpikar.
Ia menekankan, peran wartawan menjadi krusial dalam mempercepat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas badan publik.
Media dinilai dapat mendorong kesadaran sekaligus mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di daerah.
Wakil Ketua KI Banten, Moch. Ojat Sudrajat S, mengungkapkan Kota Tangerang menjadi daerah dengan jumlah sengketa informasi terbanyak di Banten.
Sengketa tersebut mayoritas berkaitan dengan penggunaan dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Ini menunjukkan masyarakat cukup peduli terhadap transparansi penggunaan anggaran publik,” kata Ojat.
Sepanjang 2025, KI Banten mencatat 79 register permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Hingga Februari 2026, sudah terdapat 26 register baru.
Ojat memperkirakan jumlah sengketa tahun ini berpotensi meningkat.
Ia menyambut baik FGD tersebut karena menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik penanganan sengketa informasi antarprovinsi.
“Kami berharap diskusi ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja KI Banten dalam menangani sengketa informasi publik,” ujarnya.
Pembina ForKI Riau, H. Zufra Irwan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa ForKI berperan sebagai mitra strategis Komisi Informasi dalam menyosialisasikan keterbukaan informasi hingga ke pelosok desa.
“Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas dan pengetahuan wartawan dalam menangani isu keterbukaan informasi publik serta mendorong transparansi pemerintahan di Riau,” kata Zufra.
Ia menambahkan, FGD tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama antara ForKI Riau dan KI Banten dalam mendorong akuntabilitas badan publik.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah wartawan serta pejabat KI Banten.
Diskusi membahas strategi peningkatan akses informasi bagi masyarakat dan efektivitas penyelesaian sengketa informasi publik.
