Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan kebijakan pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan program PBI tidak dihentikan dan tidak ada pengurangan kuota.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara Hotroom bertema “BPJS PBI: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?” bersama Hotman Paris, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, BPJS Watch Timboel Siregar, serta Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Rabu (11/2/2026) malam.
“Kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran. Bagi penerima manfaat yang dinonaktifkan, silakan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan dan ini bagian dari verifikasi serta validasi,” ujar Gus Ipul.
13 Juta Dinonaktifkan, 87 Ribu Reaktivasi
Gus Ipul mengungkapkan, sepanjang 2025 Kemensos telah menonaktifkan sekitar 13 juta peserta PBI-JK karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Namun, dari jumlah tersebut sebanyak 87 ribu orang mengajukan reaktivasi dengan melampirkan bukti pendukung dan kembali mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, persoalan data masih menjadi tantangan pemerintah. Karena itu, pembaruan dilakukan secara berkala dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.
Kemensos membuka akses melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur usul dan sanggah. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam.
Setiap usulan dan sanggahan akan diverifikasi melalui proses ground check bersama Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Prioritas Pasien Penyakit Kronis
Kemensos bersama DPR menyepakati waktu tiga bulan untuk pelaksanaan ground check dan reaktivasi bagi pasien penyakit katastropik atau kronis, seperti gagal ginjal dan jantung koroner. Kebijakan ini dilakukan agar peserta tetap memperoleh layanan PBI-JK secara aman.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, PBI tidak akan dihentikan dan tidak akan ada pengurangan kuota. Yang ada adalah penyesuaian data berdasarkan hasil pengecekan antara pemerintah daerah dan DTSEN,” tegasnya.
Integrasi Data Lewat DTSEN
Langkah pembaruan data ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sistem ini, seluruh kementerian dan lembaga menggunakan satu basis data terintegrasi yang dikelola BPS.
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah daerah bersama Kemensos melakukan pengecekan data khususnya pada Desil 1–5 untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap bulan sebelum diteruskan ke BPJS Kesehatan.
Di awal 2026, Kemensos mencatat sekitar 54 juta warga belum menerima bantuan akibat exclusion error (data belum tersinkronisasi). Sementara sekitar 15 juta warga yang tergolong mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan karena data belum diperbarui atau disebut inclusion error.
Ia menegaskan, pembaruan data dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
