JAKARTA (kabarpublik.id) – Tim 9 Presidium IKAL Lemhannas menggelar Konsolidasi Forum Komunikasi DPD dan DPA di Hotel Kimaya Slipi, Jakarta, Sabtu (14/2/26). Kegiatan ini digelar menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) V Lanjutan yang direncanakan pada 11 April 2026.
Dalam siaran pers disampaikan Dr. Ir. H. M. Amran Aminullah, S.P., M.M. dan Dr. Redy PS, Kamis (19/2/2026). Konsolidasi dilakukan menyusul berakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas periode 2020–2025 pada 5 Oktober 2025, yang dinilai menimbulkan kevakuman organisasi selama lebih dari empat bulan.
Namun demikian, merujuk pada keputusan pelaksanaan Munas V IKAL pada 23 Agustus 2025 yang sempat ditunda, DPP IKAL Lemhannas masih memiliki kewajiban melanjutkan agenda Munas V tersebut sehingga kepemimpinan organisasi dianggap tetap berjalan.
Pasca pengunduran diri Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, Agum Gumelar, ditunjuk Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas. Penunjukan tersebut berdasarkan mandat dari Gubernur Lemhannas RI selaku Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas untuk menyelenggarakan Munas V Lanjutan pada 11 April 2026.
Kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan itu diikuti 18 DPD dan 45 DPA IKAL Lemhannas dari seluruh Indonesia. Forum yang dipimpin Dr. Amran Aminullah tersebut menghasilkan delapan butir pernyataan sikap guna mengembalikan marwah organisasi.
Adapun poin-poin pernyataan sikap tersebut sebagai berikut:
- IKAL Lemhannas merupakan organisasi strategis sebagai wadah konsolidasi alumni kader kepemimpinan nasional, sehingga tata kelola harus berlandaskan legitimasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap AD/ART.
- Status Plt DPP IKAL Lemhannas bersifat sementara dan terbatas pada menjaga keberlangsungan organisasi serta mempersiapkan Munas V Lanjutan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- Percepatan Munas V Lanjutan dinilai penting untuk menjaga stabilitas, legitimasi kepemimpinan, dan kehormatan organisasi.
- Mendesak Plt DPP IKAL Lemhannas segera menyelenggarakan Munas V Lanjutan paling lambat 11 April 2026. Jika tidak terlaksana, forum akan menempuh langkah konstitusional sesuai AD/ART.
- Meminta Plt DPP memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar AD/ART dalam pelaksanaan Munas V pada 23 Agustus 2025.
- Mendesak agar seluruh proses persiapan Munas V Lanjutan dilakukan secara inklusif, transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan organisasi.
- Memastikan DPP IKAL Lemhannas periode 2020–2025 menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Munas V Lanjutan.
- Mengajak seluruh anggota IKAL Lemhannas menjaga integritas, soliditas, etika organisasi, dan komitmen kebangsaan selama proses konsolidasi menuju Munas V Lanjutan 2026.
Forum menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional demi menjaga keberlangsungan serta kehormatan IKAL Lemhannas sebagai organisasi alumni strategis nasional.
