Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu (25/2/2026). Pertemuan ini membahas penguatan tata kelola arsip pertanahan di tengah percepatan transformasi digital dan penerapan sertipikat elektronik.
Dalu Agung menegaskan arsip merupakan fondasi utama pelayanan pertanahan karena berkaitan langsung dengan perlindungan aset masyarakat.
“Arsip itu tulang punggung pelayanan Kementerian ATR/BPN. Arsip menjadi penting untuk menjaga aset masyarakat sehingga kami perlu dukungan dalam pengelolaannya,” ujarnya di Jakarta.
Arsip Jadi Kunci Sengketa Pertanahan
Dalam pertemuan dengan Kepala ANRI, Mego Pinandito, Sekjen ATR/BPN menyoroti persoalan arsip yang kerap muncul saat terjadi sengketa tanah. Dengan ribuan kantor pertanahan tersebar di seluruh Indonesia, pengelolaan dokumen dinilai semakin kompleks.
Menurutnya, tantangan utama terletak pada sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip. Jika tata kelola tidak optimal, proses pencarian dokumen bisa memakan waktu dan berisiko menimbulkan persoalan hukum.
Transformasi menuju Sertipikat Elektronik juga menambah tantangan. Digitalisasi memang meningkatkan efisiensi dan keamanan data, namun dokumen fisik atau warkah tetap memerlukan pengelolaan ruang penyimpanan yang baik agar tidak menumpuk.
ANRI Siap Perkuat SDM dan Pendampingan
Menanggapi hal tersebut, ANRI menyatakan siap mendukung penguatan sistem kearsipan di lingkungan ATR/BPN, terutama dalam peningkatan kapasitas SDM.
ANRI mengusulkan agar kurikulum kearsipan dimasukkan dalam pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Langkah ini dinilai penting agar calon aparatur pertanahan memiliki kompetensi pengelolaan arsip sejak masa pendidikan.
Selain itu, ANRI membuka peluang pendampingan teknis, program magang di unit arsip, hingga dukungan penambahan tenaga arsiparis sesuai kebutuhan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antarinstansi untuk mewujudkan sistem kearsipan pertanahan yang tertib, modern, dan akuntabel.
