Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke kantor operasional Meta Platforms di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini diambil menyusul rendahnya tingkat kepatuhan platform tersebut dalam menangani konten judi online dan disinformasi, fitnah, serta kebencian (DFK).
Meta membawahi sejumlah platform besar seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yang memiliki basis pengguna sangat besar di Indonesia.
Kepatuhan Hanya 28,47 Persen
Berdasarkan data pemantauan pemerintah, tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten judi online dan DFK tercatat hanya 28,47 persen. Angka tersebut dinilai sangat rendah dibandingkan platform digital lain yang beroperasi di Indonesia.
Padahal, jumlah pengguna Facebook dan WhatsApp di Indonesia masing-masing diperkirakan mencapai sekitar 112 juta akun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar Meta di dunia.
“Konten DFK ini mengancam keselamatan masyarakat Indonesia, tapi Meta terkesan membiarkan,” tegas Meutya.
Pemerintah Acu UU ITE
Pemerintah merujuk Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mencegah dan menangani penyebaran informasi elektronik melanggar hukum.
Meutya menekankan setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi regulasi nasional dan bertanggung jawab atas keamanan ruang digital.
Sidak tersebut turut didampingi jajaran pengawasan ruang digital Komdigi, unsur BIN, BSSN, TNI, hingga Bareskrim Polri sebagai bentuk koordinasi lintas lembaga.
Desak Perkuat Moderasi Konten
Pemerintah secara resmi mendesak Meta memperkuat sistem moderasi konten dan mempercepat penghapusan konten ilegal, termasuk judi online, penipuan digital, eksploitasi seksual, hingga disinformasi isu kesehatan.
Langkah tegas ini disebut sebagai komitmen Indonesia dalam memastikan akuntabilitas hukum platform global yang beroperasi di dalam negeri.
