Pemerintah terus mempercepat langkah debottlenecking sebagai strategi mengatasi hambatan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa terdapat dua hambatan utama yang memengaruhi iklim investasi, yaitu kendala kebijakan dan hambatan operasional di lapangan.
Hal tersebut disampaikannya dalam seminar bertajuk “Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal, Moneter, dan Dunia Usaha Menuju Indonesia 6%” di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang bertugas menyelesaikan kendala usaha secara cepat melalui mekanisme pengaduan langsung.
“Pelaku usaha, baik domestik maupun asing, bisa melapor. Hingga 6 April, terdapat 112 pengaduan dan 52 di antaranya sudah disidangkan,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan, debottlenecking tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pembenahan sistem melalui penyempurnaan regulasi agar implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.
“Kalau aturan sudah baik tetapi tidak berjalan, maka harus diperbaiki. Kita fokus pada solusi nyata di lapangan,” tegasnya.
Pemerintah menilai peran sektor swasta sangat penting, mengingat kontribusinya mencapai sekitar 90 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, kelancaran dunia usaha menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menkeu optimistis, dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta perbaikan iklim investasi melalui debottlenecking, target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat.
