Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama untuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, ancaman karhutla tahun ini meningkat seiring prediksi musim kemarau yang datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang.
“Potensi kebakaran hutan dan lahan pada 2026 akan lebih mengancam dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati, khususnya dalam aktivitas pembukaan lahan. Penggunaan api secara sembarangan dinilai masih menjadi pemicu utama kebakaran.
Berdasarkan data Kemenhut, luas karhutla pada Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Sementara pada Maret diperkirakan bertambah sekitar 10.175,48 hektare, dengan wilayah terdampak terbesar di Riau, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebutkan musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir. Selain itu, potensi fenomena El Niño diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat dan berpeluang berkembang pada semester kedua 2026.
Hingga akhir Maret 2026, sekitar 7 persen zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau dan jumlah ini diprediksi terus meningkat pada April hingga Juni.
Untuk mengantisipasi karhutla, BNPB telah menyiapkan 16 helikopter water bombing dan 12 helikopter patroli. Jumlah tersebut dapat ditambah sesuai kondisi di lapangan.
Data hotspot juga menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 1 Januari hingga 5 April 2026, tercatat 702 titik panas, naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya 125 titik.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah, termasuk Riau. Selain itu, patroli udara dan pemantauan titik panas terus ditingkatkan untuk mendukung pemadaman dini.
Di sisi penegakan hukum, Kemenhut telah memberikan sanksi administratif kepada 12 perusahaan pemegang izin usaha kehutanan di beberapa provinsi, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Seluruh pihak, mulai dari kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat, diminta meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dalam pencegahan karhutla.
