Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan energi nasional di tengah tekanan krisis energi global. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan pasokan tetap aman serta harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan energi pemerintah mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keberpihakan kepada rakyat.
“Presiden meminta agar kebijakan energi dirancang sebaik mungkin dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan memastikan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, penguatan kinerja internal Kementerian ESDM juga menjadi fokus agar respons terhadap perubahan kondisi energi dunia dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurut Bahlil, orientasi kerja pemerintah harus berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Orientasi kita adalah hasil. Proses penting, tetapi yang utama adalah mampu menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tidak melakukan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap seperti saat ini.
Sementara itu, pembahasan harga BBM nonsubsidi masih dilakukan bersama badan usaha terkait.
Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi konsumsi energi melalui pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pembelian Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Kebijakan serupa juga berlaku untuk solar subsidi bagi kendaraan pribadi, sedangkan kendaraan umum tidak mengalami perubahan.
Bahlil juga menekankan pentingnya integritas dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sektor energi, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu menjaga stabilitas nasional.
