UU Perampasan Aset Disahkan, Kesiapan Aparat dan Pengawasan Jadi Tantangan

oleh

Penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum dan koordinasi antarlembaga hingga pengawasan kewenangan serta perlindungan hak masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Dr. Gamaliel Carrel Ticualu, praktisi hukum dari Regulation Watch, menanggapi persetujuan DPR RI terhadap RUU Perampasan Aset.

“Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kemampuan dan sarana aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” ujar Carrel Ticualu melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).

Menurut Carrel, penelusuran aset yang disembunyikan atau disamarkan melalui transaksi keuangan kompleks membutuhkan kemampuan teknis dan dukungan anggaran yang memadai. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk lembaga analisis transaksi keuangan, juga perlu diperkuat agar proses pelacakan, pemblokiran, hingga penyitaan aset berjalan efektif.

Ia menambahkan, penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) membutuhkan pemahaman dan kesiapan aparat, terutama dalam pembuktian asal-usul aset.

“Mekanisme tersebut memerlukan pemahaman yang memadai agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan. Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga tidak berarti aset dapat diambil tanpa proses pengadilan,” katanya.

Dari sisi kelembagaan, Carrel menilai diperlukan aturan pelaksana dan penyesuaian ketentuan hukum acara agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Pembentukan badan pengelola dan pengawas aset juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan UU tersebut.

“Pembentukan dan operasionalisasi badan pengelola serta pengawas aset juga menjadi tantangan tersendiri,” ujar advokat senior founder Cartic & Co itu.

Menurut dosen ilmu hukum ini, pengelolaan aset hasil perampasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, penilaian, hingga pelelangan dan pengembalian aset kepada negara atau korban. Pengawasan terhadap kewenangan penyidik dan jaksa juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.

*Perlindungan Hak Masyarakat*

Selain persoalan kelembagaan, Carrel menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset. Ia menyebut adanya kekhawatiran bahwa kewenangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan politik atau menekan pihak tertentu.

“Risiko lainnya adalah aset yang diperoleh secara sah ikut terdampak atau proses hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu,” kata Carrel yang juga Dewan Pengawas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.

Karena itu, mekanisme pengawasan dan keterbukaan proses perampasan aset harus diperkuat. Warga atau pihak ketiga yang asetnya diblokir, disita, atau menjadi objek permohonan perampasan juga harus memperoleh kesempatan mengajukan keberatan melalui pengadilan.

Carrel menegaskan, perlindungan hukum diperlukan agar pihak yang tidak terlibat tindak pidana dapat membuktikan kepemilikan aset yang sah dan iktikad baik.

Ia juga menilai rendahnya kesadaran hukum dan keengganan masyarakat untuk melapor berpotensi menghambat pengumpulan informasi serta dokumen pendukung dalam penelusuran aset. Selain itu, perdebatan mengenai substansi aturan dan keterakomodasian aspirasi masyarakat dalam proses legislasi turut menjadi perhatian.

Berbagai tantangan tersebut, menurut Carrel, perlu diantisipasi sebelum UU Perampasan Aset diterapkan.

“Dan kendala lainnya yang akan muncul pada saat UU Perampasan Aset ini diberlakukan satu tahun ke depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.(red)

No More Posts Available.

No more pages to load.