Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sektor perbenihan bawang putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.
Upaya ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI yang menilai penguatan sektor hulu, khususnya benih, menjadi kunci utama menuju kemandirian pangan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menegaskan bahwa persoalan utama bawang putih bukan hanya pada produksi, tetapi pada ketersediaan benih unggul yang belum optimal.
Menurutnya, kualitas benih sangat menentukan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta daya saing hasil pertanian.
Ia juga menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari distribusi benih, kelembagaan pembenihan, akses pembiayaan, hingga integrasi hulu dan hilir.
Sementara itu, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadjry Djufry, menyebut kesenjangan antara kebutuhan dan produksi nasional masih tinggi.
Saat ini, kebutuhan impor bawang putih mencapai 600–700 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 50 ribu ton.
Fadjry menegaskan bahwa kemandirian benih menjadi fondasi penting untuk mencapai kedaulatan pangan. Tanpa benih sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada negara lain.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki varietas unggul seperti Lumbu Hijau dan Tawangmangu, dengan potensi produksi mencapai 15–25 ton per hektare.
Selain itu, teknologi seperti kultur jaringan serta peta lahan potensial di dataran tinggi juga telah tersedia untuk mendukung peningkatan produksi.
Namun, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten agar pengembangan benih dan perluasan lahan dapat berjalan optimal.
Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi impor dan memperkuat produksi dalam negeri.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan benih unggul, teknologi, serta lahan untuk mendukung peningkatan produksi secara bertahap.
Informasi ini dikutip dari website resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia (pertanian.go.id), Minggu, 12 April 2026.
