Pengamat komunikasi Agustina Widyawati mengingatkan masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi informasi yang viral di media sosial. Menurutnya, publik tidak seharusnya langsung membentuk opini atau menghakimi seseorang tanpa memahami fakta secara utuh.
Fenomena tersebut kembali menjadi sorotan setelah polemik lama antara musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Isu dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pernah mencuat beberapa tahun lalu kembali diperdebatkan publik setelah beredarnya dokumen penghentian penyidikan (SP3) terkait laporan yang pernah diajukan Maia Estianty.
Dalam dokumen tersebut, penyidik menghentikan proses hukum karena dinilai tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan perkara. Kondisi itu dinilai memperlihatkan adanya perbedaan antara persepsi publik dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pengamat komunikasi Agustina Widyawati mengatakan budaya “instant judgment” atau penghakiman cepat semakin berkembang di era digital. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih mudah terbawa narasi emosional yang viral dibanding mencari informasi yang lengkap dan terverifikasi.
“Publik sering kali hanya melihat sebagian kecil dari sebuah persoalan. Ketika menyangkut figur publik, emosi masyarakat biasanya lebih dominan dibanding keinginan memahami fakta secara menyeluruh,” ujar Widya, Senin (11/5/2026).
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik itu menjelaskan, fenomena tersebut berkaitan dengan teori agenda setting yang dikemukakan Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori tersebut menjelaskan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh publik.
Menurutnya, pemberitaan dan konten media sosial yang terus mengangkat konflik Ahmad Dhani dan Maia Estianty membuat masyarakat lebih fokus pada sisi tertentu yang paling sering ditampilkan.
Widya juga menyoroti fenomena confirmation bias, yakni kecenderungan seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Ditambah dengan derasnya arus media sosial, potongan video, kutipan podcast, hingga unggahan viral dinilai lebih cepat memengaruhi opini publik dibanding penjelasan hukum yang lengkap.
“Media sosial sering menyederhanakan persoalan agar mudah dikonsumsi dan memancing reaksi. Akibatnya, publik terbawa untuk cepat menghakimi sebelum proses klarifikasi atau hukum benar-benar selesai,” katanya.
Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan literasi hukum agar mampu membedakan antara opini, dugaan, dan fakta hukum.
Widya menegaskan bahwa sesuatu yang viral belum tentu sepenuhnya benar. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial.
“Di era digital sekarang, sesuatu yang ramai dibicarakan belum tentu menggambarkan realitas secara utuh. Publik harus lebih kritis dan melakukan cek fakta sebelum mengambil kesimpulan,” pungkasnya.
