Oleh: Eko Marhaendy
Perdebatan mengenai film Pesta Babi kembali mengemuka setelah muncul informasi terkait dugaan penggunaan identitas dan kisah hidup seorang perempuan adat bernama Mama Sinta tanpa persetujuan yang memadai. Polemik tersebut tidak lagi sekadar menyangkut kritik sosial, isu lingkungan, atau pembangunan di Papua, tetapi telah memasuki ruang yang lebih mendasar, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu.
Sejak awal, film tersebut hadir dengan membawa isu masyarakat adat, lingkungan hidup, hak warga, dan kritik terhadap berbagai kebijakan pembangunan. Narasi yang dibangun menempatkan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama sekaligus mengundang perhatian publik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua.
Namun, di tengah narasi besar tersebut, muncul keberatan dari Mama Sinta yang merasa nama, wajah, suara, serta kisah hidupnya digunakan tanpa persetujuan yang jelas. Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut etika produksi film, melainkan menyentuh hak dasar seseorang atas identitas dan privasinya.
Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak atas nama, citra diri, suara, data pribadi, dan kisah hidupnya. Hak tersebut melekat pada diri seseorang dan tidak dapat digunakan begitu saja tanpa persetujuan yang sah.
Mama Sinta bukan simbol yang dapat dipergunakan untuk memperkuat suatu narasi tertentu. Ia adalah individu yang memiliki hak penuh untuk menentukan bagaimana identitas dan pengalaman hidupnya digunakan di ruang publik.
Kasus ini menghadirkan ironi tersendiri. Di satu sisi, hak asasi manusia dijadikan dasar untuk menyuarakan kritik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, muncul dugaan bahwa hak individu justru diabaikan dalam proses tersebut.
Persetujuan menjadi unsur yang sangat penting dalam setiap penggunaan identitas seseorang. Fakta bahwa seseorang pernah diwawancarai atau direkam tidak serta-merta berarti seluruh informasi mengenai dirinya dapat digunakan tanpa batas dan tanpa persetujuan yang jelas.
Karena itu, langkah Mama Sinta menempuh jalur hukum dan meminta perlindungan kepada negara harus dipandang sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Dalam negara hukum, setiap orang berhak mencari keadilan apabila merasa hak-haknya dilanggar.
Negara dalam konteks ini tidak hanya hadir untuk menjalankan pembangunan atau mengelola program strategis nasional, tetapi juga memiliki kewajiban melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas privasi, martabat, dan rasa aman.
Publik juga perlu memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara objektif. Dugaan pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui opini atau penghakiman di ruang publik.
Pada akhirnya, persoalan Mama Sinta mengingatkan bahwa tidak ada tujuan yang dapat membenarkan pengabaian terhadap hak dasar seseorang. Kritik terhadap negara, pembangunan, atau kebijakan publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penghormatan terhadap hak individu harus tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh dikorbankan.
Hak asasi manusia tidak boleh diterapkan secara selektif. Jika prinsip tersebut digunakan untuk mengkritik kebijakan negara, maka prinsip yang sama juga harus digunakan untuk melindungi hak seorang warga negara yang merasa dirugikan.
Mama Sinta berhak didengar karena ia adalah manusia yang memiliki hak atas nama, wajah, suara, data pribadi, dan kisah hidupnya sendiri. Negara, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tetap menjadi fondasi utama dalam setiap perdebatan publik.
