Empat dari enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencatat penurunan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) pada 8 September 2026.
Penurunan terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi. Sementara itu, jumlah hotspot meningkat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan tetap memperkuat pengendalian melalui operasi darat, udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, terdapat 397 hotspot high confidence secara nasional pada Selasa, 8 September 2026 pukul 21.10 WIB. Angka ini naik tipis 11 titik dibandingkan 386 hotspot pada 7 September 2026.
Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot tercatat sebagai berikut:
Sumatera Selatan: 76 titik
Kalimantan Tengah: 63 titik
Kalimantan Barat: 12 titik
Riau: 8 titik
Kalimantan Selatan: 6 titik
Jambi: 3 titik
Kalimantan Barat mencatat penurunan paling signifikan, dari 31 menjadi 12 titik. Sumatera Selatan juga turun dari 88 menjadi 76 titik, meski masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi di antara enam wilayah prioritas.
Sebaliknya, hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 46 menjadi 63 titik. Kalimantan Selatan juga naik dari 4 menjadi 6 titik. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penentuan patroli, groundcheck, serta operasi pemadaman.
OMC Dukung Pembasahan Lahan
Kementerian Kehutanan terus menjalankan OMC sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla. Pada 8 September, operasi tersebut mendukung terjadinya hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Hujan membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Namun, pengendalian tetap dilakukan di lokasi yang masih memiliki api aktif maupun bara di bawah permukaan, terutama pada lahan gambut.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot bukan berarti secara otomatis menunjukkan adanya kebakaran. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik panas sehingga setiap indikasi harus diverifikasi melalui groundcheck.
53 Armada Udara Disiagakan
Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan potensi penyalaan kembali.
Sebanyak 53 armada udara disiagakan di enam provinsi prioritas. Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung OMC, sedangkan 34 armada lainnya disiapkan untuk operasi water bombing.
Pengerahan armada disesuaikan dengan perkembangan karhutla, kondisi meteorologis, dan kebutuhan di lapangan. Operasi udara ditujukan untuk mempercepat penanganan dan menghambat penyebaran api.
Asap Masih Ganggu Jarak Pandang
Pemerintah juga terus memantau kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5. Sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih berada dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, terdapat wilayah di Kalimantan yang masuk kategori berbahaya.
Pengamatan BMKG pada 8 September 2026 siang menunjukkan asap masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah:
Pontianak sekitar 3 kilometer dan berasap
Palangka Raya sekitar 5 kilometer dan berasap
Palembang sekitar 5 kilometer dan berasap
Pekanbaru sekitar 4 kilometer dan berasap
Jambi sekitar 3 kilometer dan berasap
Banjarmasin sekitar 8 kilometer dan berawan
Kondisi udara dan jarak pandang dapat berubah mengikuti aktivitas kebakaran, konsentrasi asap, arah angin, kelembapan, curah hujan, serta kondisi atmosfer. Karena itu, pemerintah melakukan pemantauan secara terpadu untuk menentukan prioritas operasi.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang.
Warga yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran dapat melapor melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Rabu (9/9/2026).
