Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026), untuk menelaah tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bersama PT Hutama Karya (Persero).
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, serta manfaat pembangunan JTTS terhadap konektivitas dan perekonomian di Sumatra.
Kunjungan dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama sejumlah anggota BAKN. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengaturan Jalan Tol, Badan Pengaturan BUMN, Danantara Asset Management, serta sejumlah badan usaha jalan tol.
Dari Hutama Karya, hadir Direktur Utama Koentjoro bersama jajaran perusahaan. Turut hadir pimpinan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
JTTS Capai 1.160 Kilometer
Dalam pemaparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan pembangunan JTTS. Hingga Agustus 2026, total jalan tol yang telah terbangun mencapai sekitar 1.160 kilometer, dengan sekitar 982 kilometer telah beroperasi.
Pembangunan JTTS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan pendanaan. Pengembangan setiap koridor juga diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Hutama Karya juga menjelaskan upaya memperkuat tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, kajian risiko, serta pengendalian pelaksanaan proyek.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proyek memiliki perencanaan yang matang dan selaras dengan kebutuhan investasi serta kemampuan pendanaan.
Siapkan Pengembangan Jambi-Rengat dan Pekanbaru-Padang
Dalam pertemuan tersebut, Hutama Karya turut memaparkan persiapan pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang. Pengembangan kedua koridor dilakukan sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang telah direncanakan.
Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan, termasuk Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling.
Hutama Karya menyebut pengembangan jaringan JTTS diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Konektivitas tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi barang sekaligus memperluas akses pasar.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya berorientasi pada penyelesaian ruas tol, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Iwan.
Menurutnya, konektivitas yang semakin baik diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, serta memberikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan.
BAKN Soroti Manfaat Infrastruktur
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan efektivitas pembangunan JTTS perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diukur, termasuk kualitas pelayanan dan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel,” kata Andreas.
Ia menilai efektivitas pembangunan tidak hanya dilihat dari panjang jalan tol yang berhasil dibangun, tetapi juga dampaknya terhadap transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik.
“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik,” ujar Herman.
Menurutnya, konektivitas tersebut dapat membantu pelaku usaha memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi di daerah yang dilalui jaringan JTTS.
Melalui kunjungan kerja tersebut, BAKN DPR RI dan Hutama Karya membahas keberlanjutan pembangunan JTTS dengan menekankan aspek tata kelola, pendanaan, konektivitas, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sumber: PT Hutama Karya (Persero)
