Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Selain membahas berbagai isu parlemen dunia, Sidang Umum IPU ke-153 juga menjadi momentum pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk periode 2026–2029.
Puan hadir bersama Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Dalam agenda general debate, Puan menyampaikan pandangan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Sidang IPU tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua.”
Puan menilai tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya diukur dari efisiensi birokrasi, transparansi, maupun efektivitas kelembagaan. Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus bermuara pada terciptanya keadilan bagi masyarakat.
“Tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil.”
Menurut Puan, pemerintahan yang adil harus mampu mengubah demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Demokrasi, kata dia, harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan sekaligus memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan institusi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depan mereka.
Parlemen Berperan Menjaga Keadilan
Puan mengatakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan membutuhkan partisipasi publik, akuntabilitas kekuasaan, serta pencegahan konsentrasi kekayaan dan pengaruh pada kelompok tertentu.
Menurutnya, kekayaan dan sumber daya nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Puan juga mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berkembang menjadi kekuatan politik. Jika kekuatan tersebut terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kondisi itu berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Puan menilai parlemen memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara.
Parlemen menjalankan fungsi tersebut melalui pembentukan undang-undang, penganggaran, pengawasan, serta penyusunan kebijakan publik.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat.”
Puan Ikut Mengikuti Pemilihan Presiden IPU
Kehadiran Puan di Tanzania juga berkaitan dengan agenda pemilihan Presiden IPU ke-32. Pemilihan tersebut digelar setiap tiga tahun dan akan menentukan pimpinan IPU untuk periode 2026–2029.
Tiga kandidat bersaing dalam pemilihan tersebut, yakni Sahiba Gafarova dari Azerbaijan, Milton Dick dari Australia, dan Rojo Edwards Silva dari Chile.
Puan dijadwalkan mendengarkan visi dan misi para kandidat serta bertemu dengan seluruh calon secara berimbang sebelum proses pemungutan suara.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan kehadiran Puan menjadi bagian dari partisipasi Indonesia dalam proses pemilihan pimpinan organisasi parlemen dunia tersebut.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029.”
Puan juga melakukan pertemuan dengan ketiga kandidat Presiden IPU di sela-sela rangkaian sidang.
Selain itu, Ketua DPR RI tersebut menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara anggota IPU, termasuk Thailand dan Georgia.
Pidato Puan Dapat Apresiasi Delegasi
Irine mengatakan kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan dari sejumlah delegasi parlemen negara sahabat.
Ia menyebut beberapa delegasi menyampaikan apresiasi terhadap pandangan Puan mengenai demokrasi ekonomi dan keadilan sosial yang disampaikan dalam forum tersebut.
Salah satu apresiasi datang dari delegasi Iran yang menyampaikan penghargaan atas pidato Puan yang dinilai mencerminkan isu keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.
Pemungutan suara Presiden IPU ke-32 dijadwalkan berlangsung Jumat (9/10/2026). Presiden terpilih akan menggantikan Tulia Ackson dari Tanzania dan memimpin IPU untuk periode 2026–2029.
Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dpr.go.id.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (8/10/2026).
