Federasi Serikat Pekerja (FSP) Maritim Indonesia menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung kelancaran logistik dan penguatan ekonomi maritim nasional.
Ketua Umum FSP Maritim Indonesia, Ujang Supriatin, yang akrab disapa Abah Ujang Guru, mengatakan pekerja maritim memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas pelabuhan, transportasi laut, distribusi barang, dan produktivitas masyarakat pesisir.
“Indonesia adalah negara maritim. Karena itu, pekerja maritim tidak boleh hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional. Ketika pelabuhan bergerak, distribusi berjalan, kapal berlayar dan masyarakat pesisir produktif, maka roda perekonomian nasional ikut bergerak,” ujar Ujang, Kamis (8/10/2026).
Menurut Ujang, FSP Maritim Indonesia memiliki anggota dan binaan yang diklaim mencapai jutaan orang. Mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari kepelabuhanan, tenaga kerja bongkar muat, pelayaran, industri maritim, perikanan, hingga masyarakat pesisir.
Organisasi tersebut memiliki struktur kepengurusan berjenjang dari tingkat daerah, cabang, hingga unit kerja. Struktur ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, serta perjuangan kepentingan pekerja.
Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas
Ujang menilai perlindungan pekerja maritim harus menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan rantai pasok nasional. Aktivitas bongkar muat, pengelolaan terminal dan depo peti kemas, pergudangan pelabuhan, serta operasional perusahaan pelayaran berpengaruh terhadap distribusi barang antarpulau dan kegiatan perdagangan.
Karena itu, FSP Maritim Indonesia mendorong penguatan perlindungan ketenagakerjaan, kepastian hubungan kerja, pengupahan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta peningkatan kompetensi.
“Pekerja yang terlindungi dan sejahtera akan memiliki produktivitas yang lebih baik. Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pada hakikatnya juga merupakan bagian dari memperkuat daya saing ekonomi nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang sehat melalui komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dialog sosial, kepastian hukum, serta keselamatan kerja dinilai perlu menjadi landasan untuk menjaga kelangsungan operasional sektor maritim.
Menurut Ujang, stabilitas hubungan industrial di kawasan pelabuhan dan jalur pelayaran penting karena kedua sektor tersebut menjadi bagian dari penopang aktivitas ekonomi nasional.
Dorong Ekonomi Biru dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Selain memperjuangkan hak pekerja, FSP Maritim Indonesia melihat ekonomi biru atau blue economy sebagai peluang untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dinilai dapat mendukung ketahanan pangan, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian.
Ujang menilai nelayan tradisional, pelaut, pekerja industri kelautan, dan masyarakat pesisir perlu dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Potensi tersebut juga mencakup sektor wisata bahari. Pertumbuhan pariwisata laut, menurutnya, perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi dan perlindungan pekerja, termasuk awak kapal wisata, kru kapal liveaboard, pemandu wisata laut, serta pekerja pendukung di kawasan pelabuhan wisata.
Sertifikasi kompetensi, standar keselamatan, pengupahan yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan jaminan sosial menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar industri wisata bahari berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
Cakupan Keanggotaan FSP Maritim Indonesia
Berdasarkan keterangan dalam siaran pers, ruang lingkup keanggotaan FSP Maritim Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 AD/ART organisasi meliputi sejumlah sektor strategis.
Pertama, subsektor jasa kepelabuhanan, antara lain tenaga kerja bongkar muat (TKBM), pekerja terminal dan depo peti kemas, pekerja pergudangan di kawasan pelabuhan, petugas supervisi bongkar muat, serta pekerja administrasi dan operasional perusahaan pelayaran.
Kedua, subsektor industri maritim, termasuk pekerja galangan kapal dan industri pengolahan hasil perikanan laut.
Ketiga, subsektor industri dan jasa kelautan, yang mencakup pelaut laki-laki dan perempuan, nelayan tradisional, serta pekerja dari kalangan masyarakat pesisir.
Cakupan tersebut menjadi dasar bagi organisasi untuk memperjuangkan kepentingan pekerja di berbagai bidang kemaritiman.
Ujang Supriatin Tekankan Penguatan Sumber Daya Manusia
Di luar aktivitasnya di FSP Maritim Indonesia, Ujang Supriatin juga disebut aktif dalam kegiatan sosial, budaya, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan olahraga.
Ia tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya serta terlibat dalam kegiatan pencak silat, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan pengembangan masyarakat pesisir.
Ujang juga pernah menjalankan peran sebagai delegasi Indonesia dalam forum konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers.
Menurutnya, berbagai aktivitas tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kualitas sumber daya manusia agar lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki martabat.
“Kita tidak boleh membangun Indonesia hanya dari daratan. Laut adalah bagian dari masa depan bangsa. Pekerja maritim, nelayan dan masyarakat pesisir harus mendapatkan tempat yang layak dalam agenda pembangunan nasional. Mereka bukan hanya bagian dari angka statistik ketenagakerjaan, tetapi merupakan kekuatan nyata ekonomi dan ketahanan nasional,” pungkas Ujang.
Ia berharap penguatan sektor kemaritiman berjalan beriringan dengan perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
FSP Maritim Indonesia menyatakan siap berperan dalam membangun hubungan industrial yang konstruktif, memperkuat ekonomi maritim, dan mendorong perlindungan pekerja di berbagai wilayah Indonesia.
